Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama di pasar Asia seperti Tiongkok, Hong Kong, dan Singapura yang menjadikan sarang walet sebagai bahan mewah dalam kuliner dan pengobatan tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, tren ekspor sarang walet terus meningkat, dan hal ini turut mendorong tumbuhnya industri budidaya walet di berbagai daerah.
Namun, di balik peluang besar itu, terdapat serangkaian aturan pajak dan prosedur administratif yang harus dipatuhi. Banyak pelaku usaha—baik pemula maupun yang telah lama berkecimpung—masih merasa kebingungan dengan besaran pajak, mekanisme pembayaran, serta kelengkapan dokumen ekspor. Kesalahan kecil dalam proses perpajakan bisa berdampak pada penundaan pengiriman, denda, hingga penolakan produk di negara tujuan.
Sebelum memulai ekspor sarang walet, penting bagi pelaku usaha untuk memahami kerangka hukum yang mengatur seluruh proses fiskal dan perdagangan luar negeri. Aturan ini menjadi fondasi agar kegiatan ekspor berjalan sah, transparan, dan terhindar dari pelanggaran administratif atau pidana.
Landasan utama yang mengatur ekspor barang dari Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap kegiatan ekspor harus memenuhi ketentuan kepabeanan, termasuk pelaporan, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban pajak ekspor jika dikenakan.
Peraturan turunan dari undang-undang tersebut, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, turut memberikan rincian teknis tentang tata cara ekspor, termasuk klasifikasi barang (HS Code), dokumen yang wajib disiapkan, hingga prosedur pemeriksaan fisik oleh petugas bea cukai.
Untuk komoditas bernilai tinggi seperti sarang walet, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengatur bea keluar sebagai bentuk pengendalian sekaligus sumber penerimaan negara. Salah satu peraturan yang relevan adalah PMK No. 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarifnya. Dalam aturan ini, sarang walet yang belum diolah sepenuhnya termasuk dalam daftar komoditas yang terkena bea keluar, tergantung pada bentuk dan tingkat pengolahannya.
Karena termasuk komoditas hewani, ekspor sarang walet juga wajib tunduk pada Peraturan Karantina yang diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Indonesia (Barantin). Setiap pengiriman harus disertai sertifikat kesehatan hewan (KH-12 atau KH-14) dan lulus pemeriksaan sanitasi. Ketentuan ini diselaraskan dengan standar perdagangan internasional seperti yang ditetapkan dalam kerangka Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS-WTO) agar produk diterima di negara tujuan.
Tidak kalah penting, beberapa negara tujuan memiliki regulasi spesifik terkait traceability dan dokumen pendukung asal usul barang. Oleh karena itu, eksportir juga harus memastikan bahwa proses budidaya dan panen sarang walet dapat ditelusuri secara legal dan etis.
Ekspor sarang walet tidak hanya melibatkan aktivitas dagang lintas negara, tetapi juga memicu kewajiban fiskal yang harus dipenuhi oleh eksportir. Pajak yang dikenakan tidak tunggal; ada beberapa jenis pungutan negara yang muncul dalam proses ekspor, bergantung pada status pengusaha dan bentuk barang yang dikirim.
Bea Keluar merupakan pungutan negara terhadap barang ekspor tertentu yang bernilai strategis atau memerlukan pengendalian. Sarang walet, khususnya yang belum diproses (mentah), termasuk dalam kategori ini. Besaran bea keluar diatur melalui regulasi Kementerian Keuangan yang dapat berubah mengikuti kebijakan fiskal dan dinamika pasar.
Tujuan utama pengenaan bea keluar adalah untuk mengatur suplai, menjaga kestabilan harga domestik, dan mendorong proses hilirisasi. Barang yang telah melalui tahapan pengolahan tertentu umumnya dibebaskan atau dikenakan tarif lebih rendah.
Dalam konteks ekspor, PPN dikenakan tarif 0%. Namun, bukan berarti PPN tidak berlaku. Eksportir tetap harus membuat faktur pajak dan melaporkannya, sebagai bukti bahwa barang dikirim ke luar negeri dan bukan dijual di dalam negeri. Tarif 0% ini memungkinkan pelaku usaha mengkreditkan PPN masukan yang sebelumnya telah dibayarkan saat membeli bahan baku atau peralatan produksi.
Kebijakan ini mendorong efisiensi dan menghindarkan eksportir dari beban pajak berganda.
Selain bea dan PPN, eksportir juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final atas nilai transaksi ekspor. Tarif PPh ekspor ini berbeda dari pajak penghasilan biasa karena langsung dipotong dari nilai penjualan (bruto) dan bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan lebih lanjut.
Tarif PPh final ini ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, dan besarnya bisa berbeda tergantung pada jenis barang serta identitas eksportir—misalnya apakah eksportir berbadan hukum, perseorangan, atau koperasi.
PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah status resmi yang diberikan kepada pelaku usaha yang omzetnya telah melewati batas tertentu dan telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika eksportir belum berstatus PKP, maka mereka tidak dapat menerbitkan faktur pajak dan tidak bisa memanfaatkan tarif PPN 0%. Ini berpotensi menghilangkan kesempatan untuk restitusi PPN, serta menyebabkan kendala dalam audit atau pelaporan pajak.
Bagi eksportir skala kecil yang baru merintis, hal ini sering terlewatkan dan bisa menjadi titik lemah dalam proses legalitas ekspor.
Memahami struktur tarif pajak dalam ekspor sarang walet sangat penting agar pelaku usaha dapat memperkirakan beban biaya sekaligus merencanakan strategi bisnis secara lebih matang. Tarif tidak hanya tergantung pada jenis pajak, tetapi juga pada bentuk produk, status eksportir, dan peraturan yang berlaku saat proses ekspor dilakukan.
Dalam sistem perpajakan ekspor, ada dua pendekatan umum yang digunakan untuk menentukan tarif:
Untuk sarang walet, umumnya digunakan metode ad valorem karena nilainya fluktuatif dan dipengaruhi kualitas, bentuk, serta tujuan pengiriman.
Tarif ekspor berbeda tergantung apakah sarang walet masih dalam bentuk mentah (raw uncleaned) atau sudah melalui tahap pengolahan (cleaned, processed).
Kode HS (Harmonized System) adalah sistem klasifikasi barang internasional yang digunakan dalam perdagangan lintas negara. Untuk sarang walet, kode HS yang umum digunakan adalah:
Berdasarkan kode tersebut, pemerintah menetapkan tarif yang berbeda. Misalnya, untuk HS 0410.10.00, tarif bea keluar bisa berada di kisaran 5–10%, tergantung pada harga referensi yang ditentukan pemerintah. Namun, angka ini dapat berubah sewaktu-waktu melalui regulasi baru, sehingga eksportir wajib memantau update dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk memperjelas, berikut contoh perhitungan sederhana:
Eksportir A mengekspor 100 kg sarang walet mentah dengan nilai FOB total Rp1.000.000.000. Tarif bea keluar yang berlaku adalah 7.5% dan PPh final 0.5%.
Jika eksportir merupakan PKP, maka PPN dikenakan tarif 0%, dan tidak ada pungutan tambahan terkait PPN. Namun, eksportir bisa mengajukan restitusi untuk PPN masukan sebelumnya.
Menjalankan ekspor sarang walet tidak cukup hanya dengan menyiapkan barang. Ada serangkaian proses administratif dan dokumen legal yang harus dipenuhi agar pengiriman berjalan lancar, legal, dan diterima oleh negara tujuan. Kelengkapan dokumen juga berperan penting dalam pelaporan pajak dan pengawasan oleh pihak berwenang.
Karena termasuk produk asal hewan, sarang walet memerlukan izin khusus. Eksportir wajib memenuhi syarat sebagai pelaku usaha yang terdaftar dan tunduk pada regulasi ekspor komoditas hewani. Ini termasuk kepemilikan:
Selain itu, eksportir juga harus memiliki rekam jejak usaha yang jelas dan tidak masuk daftar hitam instansi pengawas ekspor.
Untuk dapat melakukan ekspor secara legal, perusahaan atau individu wajib terdaftar sebagai eksportir di sistem Indonesia National Single Window (INSW). Registrasi ini membuka akses terhadap sistem PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), yang menjadi dokumen utama dalam proses ekspor.
Registrasi juga membantu menyinkronkan data dengan bea cukai dan pihak perbankan untuk kepentingan pelaporan devisa hasil ekspor (DHE).
Sebelum barang dikirim ke luar negeri, wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas karantina untuk memastikan sarang walet bebas dari penyakit dan aman dikonsumsi. Hasil dari pemeriksaan ini adalah dokumen Sertifikat Kesehatan Hewan yang menjadi syarat utama ekspor.
Jenis sertifikat bisa berbeda tergantung negara tujuan dan jenis produk, namun umumnya yang digunakan adalah KH-12 atau KH-14, tergantung apakah barang dalam bentuk mentah atau sudah diproses.
Setiap pengiriman harus disertai dokumen resmi sebagai berikut:
Dokumen ini wajib konsisten satu sama lain. Ketidaksesuaian bisa menimbulkan penundaan di pelabuhan, penolakan dari bea cukai, atau bahkan denda.
Ada beberapa instansi yang berperan dalam proses ekspor sarang walet:
Setiap transaksi ekspor dari Indonesia, termasuk komoditas seperti sarang walet, tidak hanya dicatat dalam sistem perdagangan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap devisa negara. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan eksportir untuk melaporkan dan menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke sistem keuangan nasional melalui bank yang ditunjuk.
Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan diperkuat oleh Kementerian Keuangan, setiap eksportir wajib menempatkan hasil devisa ekspor ke rekening bank devisa di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan likuiditas valuta asing dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Eksportir sarang walet yang menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing harus mengarahkan pembayaran tersebut ke rekening di bank dalam negeri yang telah ditunjuk sebagai bank persepsi DHE.
Ketentuan teknis mengenai DHE diatur dalam sejumlah regulasi penting, antara lain:
Aturan tersebut menetapkan bahwa eksportir harus melaporkan pemasukan DHE paling lambat 90 hari setelah tanggal ekspor. Jika tidak dipenuhi, konsekuensinya bisa berupa sanksi administratif atau denda, serta pengenaan pembatasan atas izin ekspor selanjutnya.
Kegagalan dalam menyetor atau melaporkan DHE bisa berdampak serius. Bukan hanya risiko penalti keuangan, tetapi juga kemungkinan diblokirnya akses terhadap sistem ekspor nasional (seperti INSW) atau bahkan pencabutan status sebagai eksportir resmi.
Lebih jauh lagi, ketidakpatuhan terhadap kewajiban DHE bisa mengundang pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas pajak dan bea cukai, karena dianggap sebagai indikasi penghindaran pelaporan keuangan.
Kebijakan fiskal pemerintah dalam sektor ekspor sarang walet terus mengalami penyesuaian, seiring dengan dinamika perdagangan global dan kondisi ekonomi nasional. Regulasi yang berlaku saat ini merupakan hasil dari berbagai adaptasi, termasuk respon terhadap tantangan pandemi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk ekspor.
Salah satu pendekatan pemerintah adalah dengan menerapkan insentif fiskal untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Misalnya, melalui pembebasan bea keluar untuk sarang walet olahan yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuannya adalah memacu proses hilirisasi di dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produsen produk bernilai tinggi.
Di sisi lain, terdapat disinsentif fiskal berupa tarif bea keluar yang cukup tinggi bagi sarang walet mentah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan ekspor bahan baku dan mengarahkan industri menuju pengolahan yang lebih kompleks, sehingga menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.
Pandemi COVID-19 sempat memukul industri ekspor, termasuk sarang walet. Respons pemerintah berupa relaksasi sementara terhadap ketentuan ekspor dan penundaan kewajiban pembayaran pajak membantu banyak pelaku usaha bertahan. Namun setelah masa transisi, kebijakan kembali diperketat—dengan fokus pada ketertiban administrasi dan pelaporan devisa.
Pasca pandemi, regulator juga mulai menekankan pada digitalisasi dokumen ekspor dan integrasi sistem antarinstansi, agar proses menjadi lebih cepat dan transparan. Perubahan ini menuntut pelaku usaha untuk lebih sigap beradaptasi dengan sistem digital seperti INSW dan e-SKA.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian kini mendorong pelaku industri walet untuk membuat produk turunan, seperti minuman sarang walet, kosmetik, hingga suplemen kesehatan. Pemerintah menyadari bahwa ekspor dalam bentuk bahan mentah memberi nilai ekonomi yang jauh lebih rendah dibanding produk olahan.
Bentuk dorongan ini tak hanya berupa insentif fiskal, tetapi juga pembukaan akses pasar internasional melalui kerja sama dagang dan promosi produk dalam forum perdagangan global. Dengan strategi ini, pelaku usaha didorong untuk berinvestasi dalam teknologi pemrosesan dan sertifikasi internasional demi memperluas jangkauan pasar.
Menghadapi berbagai kewajiban perpajakan dalam kegiatan ekspor sarang walet, pelaku usaha perlu memiliki strategi yang tidak hanya legal, tetapi juga efisien secara finansial. Kesalahan administratif atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban fiskal bisa berdampak serius pada kelangsungan bisnis. Di sisi lain, pengelolaan pajak yang tepat dapat membantu meningkatkan margin keuntungan sekaligus menjaga reputasi di mata regulator.
Langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan bahwa setiap kegiatan ekspor tercatat secara sah dan terdokumentasi dengan baik. Mulai dari nomor izin usaha, laporan DHE, hingga faktur pajak, semuanya harus disimpan dengan rapi dan dilaporkan tepat waktu.
Melakukan pengecekan berkala terhadap perubahan regulasi juga penting, karena tarif dan ketentuan bisa diperbarui sewaktu-waktu oleh otoritas fiskal.
Beban pajak bisa diminimalkan secara legal dengan perencanaan yang baik. Misalnya:
Langkah-langkah seperti ini membantu pelaku usaha menghindari kejutan biaya di tengah proses ekspor.
Sanksi administratif seperti denda atau penahanan barang sering kali terjadi akibat kesalahan sepele, seperti perbedaan data antara invoice dan packing list, atau keterlambatan pelaporan PEB. Untuk itu, disarankan agar setiap dokumen yang diajukan ke sistem ekspor diverifikasi dua kali sebelum diserahkan.
Selain itu, sangat disarankan untuk mendaftar sebagai PKP, agar bisa memanfaatkan insentif fiskal dan menghindari hambatan dalam restitusi pajak.
Tidak semua eksportir memiliki latar belakang perpajakan atau sumber daya untuk mengelola proses fiskal secara internal. Dalam situasi seperti ini, menggandeng konsultan pajak ekspor yang berpengalaman dapat menjadi solusi efektif.
Konsultan dapat membantu:
Kolaborasi seperti ini menjadi investasi strategis, terutama bagi usaha kecil menengah yang sedang berkembang menuju pasar ekspor.
Ekspor sarang burung walet adalah peluang bisnis yang sangat potensial, namun juga penuh dengan tanggung jawab administratif dan fiskal. Untuk memastikan usaha Anda berjalan lancar, penting untuk memahami dan mematuhi setiap tahapan proses—mulai dari jenis pajak yang dikenakan, struktur tarif yang berlaku, hingga kelengkapan dokumen ekspor.
Pajak ekspor sarang walet terdiri dari bea keluar, PPN ekspor, dan PPh final. Masing-masing memiliki perlakuan khusus, tergantung status PKP eksportir dan bentuk produk yang dikirim. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan DHE dan pelaporan ke bank devisa dalam negeri tidak bisa diabaikan, mengingat dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan izin ekspor.
Lebih dari sekadar mengikuti aturan, pelaku usaha juga dituntut untuk cermat dalam merancang strategi fiskal dan menggunakan bantuan profesional bila diperlukan. Konsistensi dalam kepatuhan tidak hanya menghindarkan dari sanksi, tetapi juga membangun kredibilitas di mata mitra internasional dan instansi dalam negeri.
Terakhir, di era industri walet modern, efisiensi operasional juga menjadi kunci. Di sinilah peran teknologi, seperti sistem kontrol kelembaban, suara, dan suhu dari Piro System, sangat membantu dalam menciptakan hasil panen yang konsisten dan berkualitas tinggi—yang pada akhirnya mempengaruhi nilai ekspor dan keberlanjutan usaha Anda.
